Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya meminta Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI yang diketuai Agum Gumelar secepatnya menemui Presiden Joko Widodo, untuk menentukan solusi konflik sepak bola Tanah Air. Pasalnya, sampai saat ini, tanda-tanda berakhirnya carut marut sepak bola nasional masih samar.

“Mengingat pentingnya penyelesaian permasalahan sepak bola ini, serta masih adanya peluang dicabutnya sanksi FIFA terhadap PSSI, maka kami minta Pak Agum Gumelar menemui Presiden,” kata Riefky usai rapat dengar pendapat dengan Komite Ad-Hoc dan Pengurus PSSI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Senin (22/02/2016).

Politisi F-PD itu mengatakan, pertemuan tersebut sangat diperlukan karena proses penyelesaian konflik yang diusahakan Komite Ad-Hoc mengalami kebuntuan. Menurutnya, dalam melaksanakan kinerjanya, Komite Ad-hoc mengalami hambatan lantaran pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga sulit diajak berkoordinasi.

Bahkan, masih kata Riefky, dengan adanya sanksi FIFA dan pembekuan PSSI, Indonesia akan melewatkan beberapa turnamen sepak bola internasional, di antaranya Kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Kualifikasi Piala Asia 2019. Ironisnya, hingga kini pemerintah belum bergabung dengan komite pimpinan Agum Gumelar itu.

“Semoga, dengan adanya pertemuan itu, pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis sebelum Kongres FIFA digelar,” tambah Riefky.

Politisi asal dapil Aceh ini mengakui, selama ini sudah memberi teguran kepada Kemenpora, terutama saat rapat kerja dengan Menpora Imam Nahrawi. Berbagai masukan maupun teguran juga menjadi kesimpulan rapat Komisi X dengan Menpora. Namun, untuk pelaksanaan keputusan politik itu tetap menjadi ranah Pemerintah.

“Kita sudah memberi waktu yang panjang kepada Pemerintah. Kita juga sudah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR, dan melalui rapat-rapat di Komisi X. Tapi, belum ada langkah-langkah strategis dari Pemerintah. Dan malah terkesan semakin keruh keadaannya. Kita tidak mungkin ‘mengangkat senjata’ untuk hal ini,” imbuh Riefky.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra juga menyayangkan sikap Pemerintah, dalam hal ini Kemenpora yang tidak mau bergabung dengan Tim Ad-Hoc Reformasi PSSI. Padahal, Pemerintah sudah sepakat membentuk Komite Ad-Hoc, namun malah tidak mau bergabung.

“Kalau Pemerintah tidak mau gabung dan kompak, pembekuan yang terjadi di awal, akan terus pembekuan. Saya melihat, situasi dan kondisi ini tidak akan selesai, jika Bapak (Agum Gumelar) tidak berjiwa besar bertemu Presiden. Agar tidak saling lempar tanggung jawab,” saran politisi F-Gerindra itu.

Sutan juga menegaskan, jika tidak ada penyelesaian carut marut persepakbolaan Tanah Air, ini akan berimbas pada Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Asian Games XVIII 2018.

“Sepakbola bukan hanya menyangkut pesepakbola, tapi ekonomi kerakyatan. Ini sangat memalukan bagi negara kita yang besar,” sesal politisi asal dapil Jambi itu.

Sementara itu, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar menyatakan kesiapannya bertemu Presiden Joko Widodo, guna memecahkan kebuntuan hubungannya dengan Kemenpora.

“Saat ini saya tengah menunggu panggilan Presiden, ini bisa kapan saja, saya siap melaporkan semuanya. Termasuk pertemuan dengan DPR hari ini,” kata Agum.

Rapat juga menghasilkan beberapa catatan, diantaranya, Komisi X DPR dan Komite Ad-Hoc berpandangan bahwa sanksi PSSI oleh FIFA beresiko terhadap dibatalkannya penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games XVIII tahun 2018. Komisi X DPR juga meminta kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis sebelum Kongres FIFA pada 26 Februari 2016. (sf) foto: azka/parle/hr.